Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola Energi Nasional

Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Tekankan Pentingnya Pengawasan Tata Kelola Energi Nasional

JAKARTA - Perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di lingkungan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perhatian publik. Perkara yang mencakup dugaan penyimpangan dalam pengelolaan impor bahan bakar minyak (BBM) dan aspek tata kelola sektor energi tersebut terus menyita perhatian karena menyangkut potensi kerugian negara dalam jumlah besar serta berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Sebagai perusahaan yang memegang peran strategis dalam penyediaan energi nasional, setiap persoalan hukum yang terjadi di lingkungan Pertamina dinilai memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek keuangan negara, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan tata kelola sektor energi secara keseluruhan.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menegaskan bahwa dugaan korupsi di sektor energi harus ditangani secara profesional, transparan, dan menyeluruh karena menyangkut sektor vital yang menjadi penopang aktivitas ekonomi nasional.

“Korupsi di sektor energi memiliki dampak yang sangat luas. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, praktik semacam ini juga dapat memengaruhi efektivitas distribusi energi, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya strategis negara,” ujar Andi Akbar, Sabtu (7/2).

Menurutnya, sektor energi merupakan salah satu bidang yang membutuhkan tata kelola yang kuat karena melibatkan nilai transaksi yang besar, proses bisnis yang kompleks, serta berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa dari perspektif hukum, penanganan perkara korupsi tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola migas maupun impor BBM, aparat penegak hukum umumnya akan menelusuri ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi kerugian keuangan negara yang timbul akibat kebijakan atau tindakan tertentu.

“Dalam perkara korupsi sektor energi, proses pembuktiannya biasanya cukup kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut kontrak bisnis, kebijakan perusahaan, mekanisme pengadaan, hingga transaksi keuangan yang melibatkan banyak pihak,” jelasnya.

Andi Akbar menambahkan bahwa penyidik umumnya akan melakukan pendalaman terhadap proses pengambilan keputusan, mekanisme pelaksanaan kebijakan, hubungan antar pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya aliran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurutnya, pendekatan yang komprehensif diperlukan agar seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara dapat terungkap secara utuh.

“Dalam kasus-kasus korupsi berskala besar, yang harus dilihat bukan hanya akibat akhirnya, tetapi juga bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat penyimpangan dari prinsip tata kelola yang seharusnya diterapkan,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Akbar menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor strategis seperti energi.

Menurutnya, perusahaan negara yang mengelola sumber daya penting harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat guna meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

“BUMN strategis mengelola aset dan sumber daya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Karena itu, sistem pengawasan internal maupun eksternal harus berjalan secara efektif agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Akbar mengingatkan bahwa seluruh pihak yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai prinsip praduga tak bersalah.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap menghormati hak-hak setiap pihak yang diperiksa. Pada saat yang sama, apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain, proses penelusuran juga harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Selain aspek penindakan, ia menilai bahwa pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelusuran aset, penyitaan harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta mekanisme pengembalian kerugian negara perlu dilakukan secara optimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Andi Akbar, perkara yang menjerat sektor energi nasional seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola, pengawasan proyek strategis, serta mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan perusahaan negara.

“Energi merupakan sektor yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan negara maupun masyarakat,” tutupnya.

Kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola migas dan impor BBM tersebut hingga kini masih terus menjadi perhatian publik. Kalangan hukum menilai bahwa penanganan perkara secara transparan dan akuntabel akan menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola sektor energi nasional di masa mendatang.

(Nur Linda)