Sidang Tiga Jaksa di Banten Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Muzfa Tekankan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Sidang Tiga Jaksa di Banten Jadi Sorotan, Advokat Andi Akbar Muzfa Tekankan Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Advokat Indonesia - Persidangan perkara dugaan pemerasan yang menjerat tiga jaksa dari lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus menyita perhatian publik. Kasus tersebut menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum yang selama ini memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum, namun kini harus menjalani proses peradilan sebagai terdakwa.

Ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan terhadap dua warga negara Korea Selatan dengan nilai mencapai sekitar Rp2 miliar. Perkara tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga kalangan hukum yang menilai kasus ini sebagai ujian penting bagi komitmen penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

Menanggapi perkembangan persidangan yang masih berlangsung, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menegaskan bahwa proses hukum terhadap siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Prinsip dasar negara hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan atau berasal dari institusi tertentu. Ketika terdapat dugaan tindak pidana, maka proses pembuktiannya harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Andi Akbar, Senin (8/6).

Menurutnya, perkara yang melibatkan aparat penegak hukum selalu memperoleh perhatian yang lebih besar dibanding perkara pidana pada umumnya karena menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertugas menjaga supremasi hukum.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau aparat negara harus ditangani secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan terhadap independensi sistem peradilan.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama dalam penegakan hukum. Ketika muncul dugaan penyimpangan yang melibatkan aparat, maka proses pemeriksaan yang transparan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar diterapkan secara adil kepada setiap orang,” jelasnya.

Andi Akbar menambahkan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan, majelis hakim akan menilai seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dokumen, maupun fakta lain yang relevan.

Menurutnya, proses pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terpenuhi atau tidak.

“Persidangan adalah ruang untuk menguji seluruh alat bukti secara terbuka. Karena itu, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menilai perkara secara independen berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,” katanya.

Dari aspek hukum, Andi Akbar menjelaskan bahwa dugaan perbuatan yang berkaitan dengan pemerasan oleh penyelenggara negara dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada pembuktian yang dilakukan selama proses peradilan.

Ia juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi sampai terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dalam setiap perkara pidana, termasuk perkara yang menjadi perhatian publik, setiap terdakwa tetap memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati. Oleh karena itu, penilaian akhir mengenai bersalah atau tidaknya seseorang sepenuhnya berada pada putusan pengadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Akbar menilai perkara tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga menyangkut integritas. Semakin tinggi tingkat integritas aparat, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berjalan,” ujarnya.

Hingga saat ini, persidangan terhadap ketiga terdakwa masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan majelis hakim masih memeriksa berbagai alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan para pihak. Publik pun menantikan hasil akhir persidangan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar diterapkan tanpa pengecualian.

(Febi Amalia)